wong Daile | Your Blog Description
Latest Post

Ketakutan, Ini yang Dilakukan Penghina Agama dari Medan


Anthony Ricardo Hutapea alias Anton alias Antoni (62) terdakwa penistaan agama mengakui sudah melakukan penghinaan terhadap Umat Islam melalui postingan komentar di akun facebook pribadinya.

?Hal tersebut disampaikan rekan terdakwa Rudi Bernhard Aritonang. Setelah memosting penghinaan itu di facebook, Antoni sempat bercerita kepada Rudi.

"Gawat aku. Sebentar lagi dimatikan dan dikuliti aku ini. Aku menghina Islam," ucap Rudi dalam keterangannya di Berkas Acara Perkara (BAP) yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sindu Utomo di Pengadilan Negeri Medan, Senin 17 Juli 2017.

Sayangnya, dalam sidang ke-6 ini, JPU tak mampu menghadirkan Rudi sebagai saksi dengan alasan ada urusan kerjaan. Dengan itu, JPU membacakan keterangan Rudi saat diperiksa di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan.

?Dalam keterangannya, Rudi menyebutkan seorang putri dari terdakwa menyarankan Anthony untuk membuang handponenya biar ada alasan bahwa handpone terdakwa hilang dan dihecker oleh orang lain.

Tapi, terdakwa tidak mau membuang handponenya. Melainkan menitipkan smart phonenya kepada saksi dan membuat laporan kehilangan ke kantor polisi setempat.?

"Selanjutnya timbul ide terdakwa untuk melaporkan handphone itu hilang ke Polsek Medan Baru," ujar saksi dalam keterangannya.

Tidak itu saja, terdakwa selanjutnya mengajak temannya itu ke warung internet untuk mengkonsep ucapan permintaan maaf melalui akun facebooknya kembali atas cuitannya di media sosial itu.

"Karena penglihatan terdakwa kurang jelas, saya diminta mengetik permohonan maaf itu," beber saksi lagi.

Kemudian, ?permohonan maaf tersebut diposting media facebook dengan mensertakan bahwa akun facebook terdakwa dalam keadaan dihecker dan penghinaan itu, buka Anthony yang melakukan melainkan orang yang menghecker facebooknya.?

"Akun facebook yang sebelumnya disebut dihack itu yang dipakai untuk menyampaikan permohonan maaf," ucap Sindu.

Setelah mendengarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh JPU. Majelis Hakim yang diketuai oleh Erintuah Damanik menunda sidang hingga Kamis 20 Juli 2017, dengan agenda keterangan saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdakwa. (art/drc)

Ahok Keok Pemerintah Panik, Jokowi Takut Lawan Prabowo di Pilpres


Aksi walkout (WO) oleh empat fraksi yang tak setuju presidential threshold (preshold) 20 persen mewarnai paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu di DPR yang digelar Kamis (20/7) hingga Jumat (21/7) dini hari.

Salah satu fraksi yang sejak awal menolak keberadaan presidential threshold adalah Gerindra, partai berlambang kepala Garuda bentukan Prabowo Subianto.

Untuk mendukung aksi penolokan adanya preshold itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin paripurna, karena menggantikan Novanto yang berstatus tersangka e-KTP, juga ikut melakukan aksi walkout.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai sidang paripurna DPR yang akhirnya dipimpin Setya Novanto itu tak lebih sebagai aksi panggung rezim pemerintah dan partai pendukungnya.

Andre menuding rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menggunakan berbagai cara agar bisa berlanjut ke periode kedua.

"Apa yang tersaji dalam paripurna semalam itu bukti rezim pemerintahan Jokowi takut. Dari kekalahan Ahok (Basuki T Purnama, red) di Pilkada DKI, rezim ini kemudian menggunakan berbagai cara agar syarat pencapresan 2019 dikuasai rezim Jokowi," ujar Andre di Jakarta, Jumat (21/7).

Menurut dia, kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 merupakan realitas politik yang bisa menjadi cerminan hasil Pilpres 2019.

Andre pun menduga rezim pemerintah memaksakan kehendak dengan mengesahkan RUU Pemilu meski mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meniadakan keberadaan preshold dalam pemilu seretnak 2019.

"Saya menduga arahnya skenario calon tunggal, agar Jokowi tidak bertemu atau head to head dengan Prabowo Subianto. Sebenarnya sudah sangat jelas jika partai pemerintah panik," ucapnya.

Andre kemudian menyinggung janji demi janji Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014 mengenai upaya menumbuhkan demokrasi yang sehat. Kenyataannya, kata dia, penegakan hukum yang harusnya menjadi ciri pemerintahan yang demokratis, jauh panggang dari api.

Sebab, dalam prosesnya jadi condong ke penguasa. Sebabai contoh adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Janji tinggal janji, jauh panggang dari api. Tidak heran jika banyak pihak menyebut rezim sekarang menuju pemerintahan yang otoriter," pungkas Andre.

(dms/JPC)

Yusril : Saya Khawatir Jokowi Hanya Jadi Mainan Partai Pendukungnya


Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, Presiden Joko Widodo bisa dirugikan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional dalam Undang-Undang Pemilu.

"Presidential threshold 20 persen sebenarnya bukan kepentingan Jokowi, tapi kepentingan partai-partai pendukung Jokowi," kata Yusril melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (21/7/2017).

Yusril mengatakan, saat ini Jokowi memang mengantongi dukungan besar dari 7 partai pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PAN, dan PPP.

Kekuatan itu sudah lebih dari cukup untuk melewati ambang batas 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dan kembali mengusung Jokowi pada Pemilu Presiden 2019.

Namun, Yusril mengingatkan, peta politik bisa berubah menjelang pemilu.

Apalagi, dengan angka presidential threshold yang tinggi, partai-partai itu tidak punya kepentingan apapun dengan Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi yang berkepentingan agar mendapatkan dukungan presidential threshold 20 persen.

"Jokowi harus deal dengan harga tinggi dengan partai-partai itu. Andaikata Jokowi baru dapat 17 persen dukungan, dia pun harus deal lagi dengan partai kecil yang punya suara 3 persen kursi di DPR," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, deal yang dibuat Jokowi dan partai pendukungnya bisa berupa materi, bisa juga jabatan mulai dari menteri, dubes, sampai direksi dan komisaris BUMN.

"Saya khawatir Jokowi tidak paham dengan permainan partai-partai pendukung ini yang akhirnya akan membuat dirinya terjebak dalam deal-deal yang bisa saja hanya menguntungkan partai-partai pendukungnya, tapi tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara," kata dia.  (kompas.com)

Terkait Al-Aqsa, Erdogan Kecewa dengan Indonesia, "Apakah Masih Ada Muslim di Negeri Itu?"


Polisi Israel terus menyulut ketegangan di Masjid Al Aqsa. Ini setelah selasa (18/7/2017) malam waktu setempat, imam berpengaruh di satu dari tiga tempat suci umat Islam itu ditembak usai memimpin salat. Sheikh Ikrima Sabri namanya.

Aljazeera melaporkan, setidaknya 50 warga Palestina terluka dalam bentrokan tersebut.

Pemimpin negara-negara Islam mulai menyerukan kecaman. Terlebih saat Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan Hari Kemarahan sebagai protes tindakan keamanan baru yang diperkenalkan oleh Israel Al Aqsa. Keamanan yang dimaksud adalah pemeriksaan ketat menggunakan detektor logam bagi para calon Tamu ke Rumah Allah.

Namun kekecewaan diungkapkan Presiden Turki Erdogan yang tidak melihat dukungan dari pemerintah Indonesia.

"Sesama muslim adalah bersaudara. Sangat aneh jika ada negara mayoritas muslim (Indonesia) yang diam saja ketika saudaranya dibantai. Apakah masih ada muslim di negara itu?," sindir Erdogan.

Sementara itu Koordinator Aksi Bela Al-Aqsa Hamas Rausyan Fikr dalam keterangan persnya mendesak pemerintah Indonesia tegas dalam menyikapi permasalahan di Gaza.

"Kami ingin pertegas agar DPR dan pemerintah kutuk keras apa yang terjadi di Palestina sekarang," tegas Hamas yang juga wakil ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang.

Dalam Aksi Bela Al-Aqsa, massa menggelar tausiyah dan doa oleh para tokoh Islam yang hadir. Peserta aksi terdiri dari aksi Cepat Tanggap (ACT), Ikatan Dai Indonesia (IKADI), KAMMI, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Puskomda Semarang, BBI Kota Semarang, Baitul Maal Hidyatullah, Relawan Indonesia Kota Semarang, FKAM, dan Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia (JPRMI). [wah] 

Kabid Disdik Kena OTT saat Pungli Uang Sertifikasi, Guru : Doa Kami Langsung Terjawab


Langkah tegas Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Dinas Pendidikan Sumsel di Jl Kapten A Rivai No 41, Palembang, Kamis (20/7), mendapat perhatian luas masyarakat.

Lima orang langsung dibawa ke Mapolda Sumsel. Satu dari 5 orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Asni (45), staf PTK SMA.

Sedangkan 4 lainnya masih sebatas saksi. Mereka Kabid PTK Syahrial Efendi (50), Kasi PTK SMK Feri Nursyamsu, Kasi PTK SMA Kusdinawan (55), dan staf PTK SMA Eka Diani.

Ketika penggeledahan berlangsung, semua tamu yang saat itu ada di ruang sertifikasi serta ruang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK) diminta keluar oleh penyidik.

Salah seorang guru yang kebetulan ada di Disdik kemarin mengatakan, uang sertifikasi yang diterima guru memang ada potongan Rp200 ribu hingga Rp 300 ribu. �Uang sertifikasi yang diterima tidak sama dengan yang tertulis di slip. Itu memicu para guru bertanya-tanya,� katanya sembari minta namanya tak ditulis di media.

Ada juga guru yang kaget karena baru datang dan tidak bisa masuk ke ruang TPK. �Ada apa? O, ada OTT ya? Siapa yang kena?� ucap pria itu. Dari puluhan guru di lokasi, ada juga yang saling celetuk.

�Uang itu kami dapat dari mengajar pas-pasan. Malah diminta lagi untuk mengurus sertifikasi. Tanggung lah sendiri risikonya,� ucap guru itu kepada teman ngobrolnya.

Ketua PGRI Sumsel, H Ahmad Zulinto, SPd MM prihatin sekaligus sangat menyayangkan adanya OTT di kantor Disdik Sumsel. Apalagi berkaitan dengan pungli sertifikasi guru.

Dia mengatakan, hak guru tak perlu dipermainkan, dipotong ataupun diambil orang yang tidak bertanggung jawab. "Jangan lecehkan guru, doa guru itu paling makbul," katanya.

PGRI Sumsel berharap, ke depan tidak ada lagi penyunatan dana guru oleh dinas provinsi ataupun pihak-pihak lainnya.

Zulinto menambahkan, dana sertifikasi sebenarnya sudah ada di kas daerah. Jika memang sudah selesai administrasinya pasti akan diserahkan.

"Dana itu harus cepat dibayarkan, jangan ditahan-tahan. Jangan ada hal-hal lain yang dipersulit," tambah Zulinto yang juga kepala Disdik Kota Palembang.

Lebih jauh dijelaskannya, proses pengajuan dana sertifikasi sebenarnya tidaklah susah.

Yang terpenting menurut Zulinto, syarat utama guru punya 24 jam mengajar per minggu. Lalu, memiliki surat keputusan (SK) dari Kementerian Dirjen Pendidikan bahwa (SK) tersebut dipenuhi.

"Tak ada syarat lain yang berat. Tak perlu kumpul-kumpul untuk biaya pengurusan tersebut,"tukasnya.

Sementara Dewan Pendidikan Sumsel, Prof Dr H Zulkifli Dahlan DEA mengatakan, dalam proses sertifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh guru. Termasuk syarat portofolio. "Tak hanya guru, dosen pun ada sertifikasi dan syarat harus dilengkapi," lanjutnya.

Ditanya soal OT terhadap Rani, oleh tim pungli sertifikasi, dirinya enggan bicara banyak. �Tidak tahu. Itu ranah hukum. Kalau memang salah tentunya bakal diproses oleh pihak berwajib,� tukasnya. (nni/ce2)
Open Chat
1
_
Hello! Thanks for visiting my site. Please press Start button to Contact with Admin :)

Start

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. wong Daile - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger